>Penderita HIV setiap hari bertambah 7.400 kasus atau lima orang per menit. Dari pertumbuhan penderita tersebut, 96% di antaranya merupakan populasi di negara berkembang. Sedangkan kasus seluruhnya di Indonesia diperkirakan 298.000 jiwa dan di Sumut data per Oktober 2009 sebanyak 1.413 jiwa.
Kepala Dinas (Kadis) Kesehatan Propinsi Sumut dr Chandra Syafei Pasaribu SpOG melalui Project Officer Global Fund-Dinkes Propsu Andi Ilham Lubis kepada wartawan, Senin (30/11), mengatakan 25 juta jiwa kematian dan saat ini telah terdapat lebih dari 33 juta jiwa orang hidup dengan HIV/AIDS (ODHA). Bahkan hampir tidak ada propinsi, kabupaten dan kota yang dinyatakan bebas HIV/AIDS.
Dijelaskan, berdasarkan data resmi dari Depkes RI hingga akhir Juni 2009, di Indonesia terdapat 17.699 kasus AIDS. “Dari data estimasi dan analisis itu, diperlukan komitmen kuat pemerintah dalam penanggulangan HIV/AIDS. Baru-baru ini dalam pertemuan formal di Bali juga membahas masalah ini. Kinerja 100 hari pemerintahan SBY akan diuji dalam program penanggulangan ini,” Andi Ilham Lubis sembari menambahkan hari ini, Selasa (1/12) akan diperingati Hari AIDS sedunia.
Andi mengutip pernyataan SBY di mana untuk mencapai keberhasilan penanggulangan penyakit mematikan tersebut, pentingnya keterlibatan masyarakat, kerjasama regional dan internasional serta investasi yang lebih besar dan berlanjut untuk menemukan vaksin dan pengobatan HIV/AIDS tersebut. Keseriusan pemerintah Indonesia itu, ditunjukan melalui Perpres 75 tahun 2006 dengan mengaktifkan KPA Nasional.
Pemeriksaan Rutin
Pemkot Medan diminta untuk meminimalisir penyebaran HIV/AIDS di Kota Medan. Pasalnya, Medan sebagai salah satu kota terbesar di Indonesia yang rentan terhadap penyebaran penyakit mematikan tersebut. Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah melakukan pemeriksaan secara rutin.
“Saya juga tidak mengetahui pasti apakah ada pengecekan rutin atau tidak. Namun demikian, untuk amannya harus dicek secara rutin setiap tiga bulan sekali,” kata Wakil Ketua Komisi B DPRD Medan Juliandi Siregar, kepada wartawan, di Gedung DPRD Medan, Senin (30/11).
Selain itu, menurut Juliandi menilai metode sosialisasi dan penyuluhan bahaya HIV/AIDS juga perlu ditingkankan. Pasalnya, pemahaman masyarakat sangat menentukan dalam hal meminimalisir penyebaran HIV/AIDS tersebut.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera ini menambahkan, Dinkes dan Dinsos perlu melakukan koordinasi secara intensif, khususnya terkait penanganan penderita HIV/AIDS. Artinya, harus ada perhatian serius terkait penampungan dan penanganan para penderita. Dia menekankan jangan sampai penampungan yang ada justru menambah keluhan penderita, tetapi harus memberi kenyamanan sehingga tetap memberikan harapan sembuh kepada penderita HIV/AIDS.
Ditanyakan apakah perlu dibuat aturan semacam perda atau perwal untuk meminimalisir penambahan kasus HIV/AIDS, Juliandi mengatakan hal itu perlu dengan ketentuan bisa disesuaikan dengan kondisi daerah dan masyarakatnya. Sehingga ada sanksi yang jelas dan upaya yang dilakukan bisa lebih serius.
“Iklim masyarakat juga ikut menentukan, kalau memang kondisinya harus terikat, maka perlu dibuat ketegasan. Sehingga ada sanksi yang memberi efek jera bagi yang melanggar,” ujar Juliandi menyarankan.
Sumber: Medanbisnisonline.com
0 Post a Comment:
Post a Comment